Pesta demokrasi tinggal setahun lagi. Namun, ada persoalan yang terus mengganjal setiap kali Pemilu digelar. Ganjalan persoalan itu adalah rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang selalu membuka ruang praktek politik transaksional. Apalagi sistem yang sudah ditetapkan DPR adalah proporsional terbuka. Celah korupsi politik masih menjadi ancaman bahaya berdemokrasi di Tanah Air.

Inilah yang mengemuka dalam acara Dialog Parlemen di Press Room DPR RI, Kamis (14/2) dengan tema “Bersih-bersih Partai”. Hadir sebagai pembicara Ketua DPR RI Marzuki Alie dan peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Menurut Marzuki, bersih-bersih partai kali ini harus dalam konteks akidah. Artinya, partai harus santun dan beretika. Ada sentuhan agama yang membentengi para caleg kita nanti.

Marzuki lalu mencontohkan kondisi aktual di partainya yang sedang menegakkan fakta integritas untuk semua pengurus partai di daerah maupun pusat. Dengan demikian, korupsi politik baik di parlemen maupun di pemerintahan bisa dihindari. Seperti diketahui, kasus-kasus korupsi yang melibatkan para kader partai politik di legislatif dan eksekutif terus bermunculan tiada henti. Akar persoalannya ada pada sistem pemilu yang high cost.

Masih menurut Marzuki, komitmen kuat untuk tidak korupsi memang harus ditegakkan. Tanpa komitmen ini, kode etik apapun yang mengikat anggota DPR maupun yang ada di pemerintahan tidak akan efektif. “Bagaimana pun baiknya sistem itu, tanpa ada komitmen maka sistem itu akan diakali,” ujar Marzuki.

Sementara itu pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, DPR sudah menetapkan sistem pemilu kita dengan proporsional terbuka. Ada banyak kelemahan dan kelebihan dari sistem ini. Pemilu berbiaya tinggi sudah menjadi keniscayaan yang tak bisa dihindari lagi, karena para caleg akan habis-habisan mengeluarkan dana agar bisa terpilih. Untuk itu, DPR perlu memasukkan klausul-klausul baru agar bisa membatasi biaya pemilu yang lebih murah tanpa kehilangan mutu demokrasinya.

Peneliti dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini mengatakan, korupsi politik sudah menjadi bahaya laten ketika sistem proporsional terbuka diterapkan dalam pemilu. Dalam sistem ini, tentu yang berkantong tebal yang punya peluang besar menjadi anggota DPR RI.

Fakta ini ditunjukkan dari hasil survey Kompas yang mengungkapkan bahwa 75% anggota DPR kita saat ini adalah pengusaha. Jadi ini membenarkan sinyalemen yang mengatakan kantong tebal menentukan suara. Fakta lain, ungkap Muhtadi, korupsi politik sering terjadi akibat pengeluaran biaya kampanye yang sangat mahal. Dan karir politik pun ditentukan oleh seberapa besar sumbangan materi seorang caleg ke partainya.

Sementara bila yang diterapkan adalah sistem proporsional tertutup juga menyuburkan praktek kolusi untuk mendapatkan nomor urut jadi. Transaksional di internal partai juga tetap subur. Itulah dibutuhkan terobosan baru untuk membenahi sistem rekrutmen caleg, kata Burhanuddin. Jangan sampai partai politik menjadi monster yang selalu menghisap dana dari para calegnya. “Ini bisa jadi lonceng kematian partai,” tegasnya. (mh)foto:wy/parle